permendagri pengelolaan barang milik daerah. Katalog Produk. permendagri pengelolaan barang milik daerah

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentangDownload Permendagri No. id : 294 Hlm. 22 January 2019; Admin; Peraturan Daerah Provinsi Bali; Dilihat 4185 kali; Diunduh 739 kali; Unduh. Kementerian Keuangan . Berlaku. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;. Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan. Tempat Penetapan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang DASAR HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • PP No. Subjek. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle; b. Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dengan sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Barang Daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha. DASAR HUKUM PERMENDAGRI NO 19 TH 2016. 2004. Lokasi. 19 Tahun 2016. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. ganti rugi dan sanksi. Title: 10 Tahun2017 BMD. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pedoman Pengelolaan BMD), yaitu:5 a. PERDA PROV. ABSTRAK PERATURAN. Pengguna barang dapat mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang yang sedikitnya memuat: [12] pertimbangan dan alasan penghapusan; dan. Pp 27 th 2014pengelolaan barang milik negara daerah Winarto Winartoap 2. Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi NTB 2. secara optimal; b. 3K views • 303 slides Paparan Pengelolaan BMD template. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Permendagri No. Bimtek Inventarisasi Barang Milik Daerah ( BMD )/ Aset Daerah : Teknik-Teknik Inventarisasi Aset / BMD 2020 - 2021. Jenis. barang milik daerah yang berasal. 3, LD 201 7 /NO. 1 3 2 08 08 08 Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam perencanaan kebutuhan. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN Status. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Hibah adalah pengalihan. Pengertian sewa, baik PP No. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Tata Cara. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang. Artikel ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah (BMD) yang dimaksud oleh Permendagri Nomor 47. . 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana. 2 Barang milik daerah 000. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 juga memiliki fokus pada penguatan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah. Menukar Barang Milik Daerah dengan Swasta’ (2017) 24 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 252, 232-254. ABSTRAK PERATURAN. Untuk menjawab permasalahan dalam kajian iniPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu dikelola dengan tertib, efektif dan efisien sehingga dapat di daya gunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. CC BY-SA 4. Tahun. Hibah yang akan didiskusikan hanya sebatas hibah dari Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. E. Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008. METADATA PERATURAN. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Kementerian Dalam Negeri. Mengingat : 1. Surat Bupati Nomor. 54 hlm. 5. barang milik daerah berupa rumah negara; dan o. PERATURANPEDIA. menetetapkan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut : 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD); dan 2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna Barang Milik Derah (BMD). Pejabat Pengundangan. Peraturan ini nantinya akan digunakan oleh sebagai pedoman da-lam membuat penggolongan dan kodefikasi. Barang milik daerah adalah peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 59 Tahun 2007 yang merupakan acuan utama penyusunan APBD belum mencantumkan RKBMD sebagai salah satu dokumen dasar penyusunan APBD. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. Permendagri No 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 16 . 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pengguna barang dapat mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang yang sedikitnya memuat: [12] pertimbangan dan alasan penghapusan; dan. Silahkan download dokumen Permendagri melalui link dibawah ini :2016. Updated Thu, 07-Sep-2023. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan. 28 Tahun 2020 Perubahan PP NO. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah seluruhnya di setorkan ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 47 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah ( BMD) Pasal 2 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), menyatakan. Demikian Informasi Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang akan kami selenggarakan disampaikan, adapun narasumber kegiatan adalah dari Direktorat BUMD, BLUD dan BMD KEMENDAGRI RI, kami berharap Bapak/ Ibu/ Saudara(i). 2019 No. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Beranda. II. 5. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman (Juknis) Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 10 No. 9. Landasan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. BN = Berita Negara. Secara garis besar tujuan dikeluarkannya Permendagri Nomor 47/2021 adalah untuk memberikan pedoman bagi pengelola barang, pengguna barang atau kuasa barang dalam melaksanakan penatausahaan BMD dengan tujuan terwujudnya tertib pengelolaan BMD yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014), dan 4. Lokasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penyusutan Barang Milik Daerah 15. 1242). pdf ] (2766) LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2016 [ 379_2. Wawasan. Pengalihan aset dari pemda kabupaten/kota ke provinsiprinsipnya dapat dipersamakan dengan cara hibah. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Penelitian ini bertujuan untuk urgensi penghapusan barang milik daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari; untuk. 15. ”Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 24 terkotak-kotak antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan barang milik daerah. 06/2012, dan. huruf f PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. 23, 2012 • 0 likes • 20,294 views. Berdasarkan wewenang tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi: a. 4. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa untuk penyelesaian kerugian daerah yang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2017 . (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara. kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. Ganti Rugi dan Sanksi: 19. Nomor Pengundangan. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang: a. 06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pasal 1 angka 7 , dan Permendari No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 3); 22. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOS; l. ABSTRAK: Barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah. Bidang. 06 April 2016. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Ditetapkan Tanggal. Bimtek Permendagri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Menteri Dalam Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun; Mengingat : 1. 20, TLN No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat. This template was inserted from Power-user, the productivity add-in for PowerPoint, Excel. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Permendagri No. Inventarisasi. 4 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Buka menu navigasi. Bahasa. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan : a. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pedoman Pengelolaan BMD), yaitu:5 Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib. Jun. Skema pembangunan Build Operate Transfer (“BOT”) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (“Permendagri 19/2016”). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam. Berlaku. Oleh karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait Tunjangan, Permendagri Nomor 63 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas rutin pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diberikan Tunjangan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. ( Klik Untuk Membuka/Download Dokumen) 021. Barang-barang milik Daerah merupakan Asset yang dimiliki oleh Daerah, Pengelolaannya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Belum Tersedia. pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan penganggaran, pendanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusanahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pendendalian (Permendagri No. untuk melaksanakan. kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahasa Indonesia. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD. Sengketa Barang Milik Daerah: 20. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan; c. 09 Tahun 2009. - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang. Status. Nomor 8 tahun 2015. 2018/NO. atas BMD diatur dalam Pasal 1 angka 13 Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, yang. 33/PMK. Permendagri 2016 108 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah-Lamp. Batang Tubuh Abstrak Lampiran. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah wujudnya aturan yang mengatur suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif,. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 5. Submit Search. Bertempat di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK pada tanggal 4 Juli 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan. Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,. Langsung ke isi. Paparan Kelembagaan Atas Pengelolan Barang Milik. 33/PMK. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah . ahmad badri setia permana. 33 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Th 2005 ttg Desa 5. ABSTRAK: Bahwa untuk berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 Peraturan Pemerintah No. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang. Permendagri No. TBN = Tambahan Berita Negara. peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerahPengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. KEMENTERIAN DALAM NEGERI. II. Perbandingan PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan PP 6 Tahun 2006 dan PP 38 Tahun 2008 Amela Erliana Christine Download Free PDF View PDFPresentasi ini menyajikan pengelolaan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri 19 Tahun 2016. Status. Download to read offline. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan. UU No 32 Th 2004 ttg Pemerintahan Daerah 2. 5.